Peningkatan kualitas Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan di perguruan tinggi menjadi fokus perhatian dalam ICOGISS 2019(International Conference On Governmence Innovation And Social Sciences) yang dihelat di Universitas Muhammadiyah Jember, Jumat (2/8/2019).
Dua dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UM. Buton, Anwar Sadat dan Andy Arya Maulana Wijaya ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain mewakili Program Studi dalam Nasional Meeting ADIPSI dan KAPSIPI, mereka juga akan mempresentasikan artikel penelitian.
Kegiatan yang dihadiri 81 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia, termasuk Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UM. Buton.
Sebagai rangkaian kegiatan ini, turut dibahas mengenai perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Peningkatan Sumberdaya Dosen Bidang Ilmu Pemerintahan. Hal ini, menjadi issue penting dalam Nasional Meeting ADIPSI dan KAPSIPI tahun 2019.
Dalam sambutannya, Ketua KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia) Prof. Utang Suwaryo mengatakan bahwa saat ini program studi Ilmu Pemerintahan tengah menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satunya yakni masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau dosen yang ahli dalam ilmu pemerintahan. Karena, dosen di prodi tersebut bisa berasal dari latar belakang akademik yang beragam.
“Kita menginginkan kualifikasi lulusan yang mumpuni untuk mengisi akademisi pemerintahan, pimpinan organisasi, peneliti hingga kepala daerah dari alumni Ilmu Pemerintahan,” kata Utang Suwaryo dalam sambutannya.
Selain itu, tantangan datang dari penyesuaian kurikulum yang perlu diperbaharui. Hal disebabkan oleh makin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan tentang pemerintahan dan sosial.
“KAPSIPI kedepan berorientasi untuk mendukung akreditasi prodi terus meningkat. Tidak ada lagi prodi Ilmu Pemerintahan yang C,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia) Dr. Titin Purwaningsih.
Dia mengatakan bahwa pengembangan Prodi Ilmu Pemerintahan adalah keniscayaan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mulai memberlakukan sembilan standar untuk menaikkan ranking dalam akreditasi program studi.
Sembilan standar tersebut meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Luaran dan Capaian Tridharma.
Selain itu, Anwar Sadat selaku Wakil Dekan FISIP UM. Buton dan juga salah satu presenter ICOGISS 2019, berharap Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM. Buton dengan mengikuti kegiatan seperti ini, selain untuk menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, juga dalam rangka mendukung publikasi internasional dosen.
“Kita tengah menghadapi re-akreditasi, apalagi dengan aturan 9 standar. Kita juga berharap, kerjasama dalam asosiasi seperti ini mendukung peningkatan mutu program studi”.
Issue lain yang jadi pembahasan, bahwa FISIP UM. Buton tengah melakukan koordinasi tingkat PTM dalam meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa, sebagai upaya mendukung publikasi penelitian mahasiswa kedepannya.
Editor : Ferdy
